HUKUM PAJAK
Johny Koynja, SH., MH
Dosen
Tetap Fakultas Hukum dan Dosen Tetap pada Program D-III Perpajakan
Fakultas
Ekonomi Universitas Mataram
REFERENSI
1.PENGANTAR
ILMU HUKUM PAJAK (R.SANTOSO
BROTODIHARDJO)
2.ASAS DAN
DASAR PERPAJAKAN 1,2 & 3 ( ROCHMAT
SOEMITRO )
3.MASALAH PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK
DI INDONESIA. ( ROCHMAT SOEMITRO )
4.PERPAJAKAN,PENGANTAR HUKUM PAJAK POSITIF DI
INDONESIA. ( SARTAN.G. )
5.PERPAJAKAN
(EDISI REVISI ) ( MARDIASMO )
6.PEMAHAMAN PRAKTIS UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
INDONESIA. (LIBERTY PANDIANGAN )
7.PERADILAN PAJAK & LEMBAGA PENYANDERAAN
(GIJZELING) DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA
( GALANG ASMARA )
8.PENGANTAR HUKUM PAJAK. (BOHARI)
REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK ADLH
SALAH SATU KEWAJIBAN DLM BERNEG. YG MERPKAN SARANA UTK IKUT BERPARTISIPASI DLM
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS YG DITANGANI OLEH PEMERINTAH.
PERAT.PERPJKAN
YG MERPKAN WARISAN PEMRTH KOLONIAL BELANDA SESUAI DGN IDEOLOGINYA YG BERCORAK
INDIVIDUALISME, KAPITALISME&LIBERALISME TETAP DIPERLKKAN SESDH KEMERDEKAAN
SESUAI KETENTUAN PASAL II AT.PERALIHAN
UUD 1945.
PER UU PJK YG
DIBUAT PD ZAMAN KOLONIAL DIANGGAP SBG SUATU BEBAN,KRN DGN MEMBAYAR PJK AKAN MENGURANGI PENGHSLAN ATAU HARTA
KEKAYAAN SESEORG,ATAU SEBUAH ENTITAS BISNIS
SHG PEMUNGUTANNYA BANYAK MENGALAMI KENDALA.
SBG LANGKAH
PERUB.,TERHDP IMAGE MASY. PD PJK MK PD TH 1984 PEMRTH MELKKAN REFORMASI PERPJKAN
UTK MEREPOSISI ANDALAN PENERIMAAN NEG. YG PD SAAT ITU PEREKONOMIAN NASIONAL MENGALAMI DAMPAK
KETERPURUKAN AKIBAT KEMEROSOTAN HARGA MINYAK DIPASARAN INTERNASIONAL.
LANGKAH PERUB.YG
DILKKAN PEMRTH HINGGA TH 2000 TLH MENCAPAI 5 X. PERUB.DILKKAN BUKAN KRN ATURAN
YG DITETAPKAN SELALU SALAH ATAU TDK DPT DILAKSANAKAN MELAINKAN OLEH CEPATNYA
TERJADI PERUB.YG BERSIFAT FUNDAMENTAL DIBERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DLM BERBAGAI BIDANG
POLEKSOSBUD HANKAM BAIK PENGARUH INTERNAL DIDLM NEGERI MAUPUN SECARA
BERSAMA-SAMA DGN FAKTOR EKSTERNAL L.N. YG PD AKHIRNYA MEMPENGARUHI PENGATURAN
PERPJKAN.
TUJUAN
TAX REFORM:
UTK LBH
MENEGAKKAN KEMANDIRIAN DLM MEMBIAYAI PEMBANG. NAS. DG JLN MENGERAHKAN SEGENAP
POTENSI&KEMAMPUAN DARI DLM NEGERI KHUSUSNYA MENINGKATKAN PENERIMAAN LEWAT
PJK.
DGN LANGKAH
REFORMASI YG TLH DILKKAN PEMRTH SEJAK THN 1984,MK SEMUA PENGENAAN& PEMUNGUTAN
PJK TLH MEMILIKI DSR HK. YG KUAT YAITU DG UU SESUAI AMANAT UUD 1945 PSL 23 A :
”PJK&PUNGUTAN LAIN YG BERSIFAT MEMAKSA UTK KEPERLUAN NEG. DIATUR DG UU”.
UU YG SDH DIREFORMASI SBG DASAR PENGENAAN &
PEMUNGUTAN PJK DI INDONESIA :
1.
UU NO. 6 THN 1983 TTG KUP SBGMN TLH
DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.16 THN 2000.
2.
UU NO. 7 THN 1983 TTG PPh SBGMN TLH
DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.17 THN 2000.
3.
UU NO.8 THN 1983 TTG PPN&PJK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.18 THN 2000
4.
UU NO.12 THN 1985 TTG PBB SBGMN TLH
DIUBAH DGN UUNO.12 THN 1994
5.
UU NO. 13 THN TTG A.B.M.
6.
UU NO. 17 THN 1997 TTG BPSP SBGMN TLH
DIUBAH DGN UU NO.14 THN 2002.
7.
UU NO. 18 THN 1997 TTG PJK
DAERAH&RETRIBUSI DAERAH SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.34 THN 2000.
8.
UU NO. 19 THN 1997 TTG PENAGIHAN PJK
DGN SURAT PAKSA SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO. 19 THN 2000.
9.
UU NO. 21 THN 1997 TTG BPHTB SBGMN TLH
DIUBAH DGN UU NO. 20 THN 2000.
PENGERTIAN PAJAK:
PENGERTIAN PJK YG DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA
SEBGMN DIKEMUKAKAN OLEH P.J.A. ADRIANI :
“PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN ) YG
TERUTANG OLEH YG WAJIB
MEMBAYARNYA,MENURUT PERAT.-PERAT.,DGN TDK MENDPT PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG
DPT DITUNJUK, UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN
NEG. UTK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.
CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK:
1.
PJK DIPUNGUT BERDSRKAN/DGN KEKUATAN UU
SERTA AT.PELAKSANAANNYA;
2.
DLM PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUK
ADANYA KONTRA PRESTASI INDIVIDUAL OLEH PEMRTH;
3.
PJK DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH
PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH;
4.
PJK DIPERUNTUKKAN BAGI
PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMRTH,YG BILA DARI PEMASUKANNYA MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN
UTK MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT;
5.
PJK DPT PULA MEMPUNYAI TUJUAN YG TDK
BUDGETER,YAITU MENGATUR.
RETRIBUSI :
ADLH PUNGUTAN SBG PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU IJIN TERTENTU YG KHUSUS
DISEDIAKAN & ATAU KHUSUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UTK KEPENTINGAN ORG
PRIBADI/BDN.
RETRIBUSI, KONTRA PRESTASINYA BERSIFAT LANGSUNG & PAKSAANNYA BERSIFAT EKONOMIS DLM ARTI HANYA YG MEMPEROLEH LAYANAN
/FASILITAS DARI PEMERINTAH YG WAJIB MEMBAYAR RETRIBUSI.
PRINSIP SISTEM PERPAJAKAN YG BAIK:
HOWELL H.ZEE (1955) MENYEBUTKAN ADA 2 PERINSIP DARI SISTEM PERPJKAN YG
BAIK:
1.
PRINSIP MANFAAT (BENEFIT PRINCIPLE).
2.
PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO
PAY).
SUNARTO (2001) YG DIDSRKAN PD KAJIAN GLENN P. JENKINS&GANGADHAR P.
SUHUKLA
MENYEBUTKAN 9 PRINSIP SISTEM
PERPJKAN YG BAIK :
1.
PRINSIP MANFAAT.
2.
PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR.
3.
PRINSIP EFISIENSI.
4.
PERTUMBUHAN EKONOMI.
5.
KECUKUPAN PENERIMAAN.
6.
STABILITAS.
7.
KESEDERHANAAN.
8.
RENDAHNYA BIAYA
ADMINISTRASI/KEPATUHAN.
9.
NETRALITAS.
PRINSIP MANFAAT :
PD DSRNYA SUMBER DANA UTK PENYEDIAAN PUBLIC GOODS BERASAL DR APBN SHG ORG(MASY.) YG MEMPEROLEH
MANFAAT DARI BARANG/JASA YG DISEDIAKAN OLEH PEMRTH SELAYAKNYALAH MEMBERI IMBALAN KPD NEG. BERUPA PJK.
PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR :
SEJLN DGN FUNGSI NEG. DLM MENGELOLA KEUANGAN NEG. MK PENGHSLN YG DIPEROLEH
NEG. DARI WAJIB PJK DIDISTRIBUSIKAN KEMBALI ATAS PENGHSLAN YG DIPEROLEH DARI PJK YG
TERKUMPUL.
ADA 3 BTK TARIF SBG DSR MENENTUKAN
BEBAN PJK DARI PENGHSLAN WAJIB PJK:
1.
PROPORSIONAL : PERBANDINGAN ANTARA
BEBAN PJK DGN PENGHSLAN BERSIH ADLH TETAP (PROSENTASE TETAP).
2.
PROGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN
PJK DGN PENGHSLAN MENINGKAT DG MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE MENINGKAT ).
3.
REGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN
PJK DGN PENGHSLAN ADLH MENURUN DGN MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE MENURUN
).
EFISIENSI :
PENGENAAN PJK DPT MENAIKKAN HARGA SEHINGGA
TERJADI BISA DISTORSI ANTARA HARGA DGN BIAYA PRODUKSI,UTK ITU PEMRTH HRS
MEMIKIRKAN PENETAPAN TARIF YG TINGGI UTK MENCEGAH INEFISIENSI.
PERTUMBUHAN EKONOMI:
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI.DISAMPING ITU HRS MENDORONG PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA.
KECUKUPAN PENERIMAAN :
PENGENAAN SUATU JENIS PJK BARU HRS LAYAK/ MEMADAI SBG SUMBER DANA MEMBIAYAI
PENGELUARAN PEMRTH.
STABILITAS :
STABILITAS PENERIMAAN PJK SANGAT PENTING UTK MENJAGA KELANGSUNGAN KEBIJAKAN
FISKAL,JIKA PENERIMAAN PJK BERSIFAT FLUKTUATIF PROGRAM PEMRTH YG TLH
DIRENCANAKAN DLM APBN DPT TERGANGGU.
PERAT.PJK&TARIF YG STABIL AKAN MENJADI DAYA TARIK BAGI INVESTOR.
KESEDERHANAAN :
KESEDERHANAAN HRS DITERAPKAN DLM ADMINISTRASI UTK MEMBANTU PENINGKATAN
KEPATUHAN WP.
RENDAHNYA BIAYA ADM./BIAYA KEPATUHAN :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS MEMILIKI BIAYA ADMINISTRASI/KEPATUHAN YG
RENDAH.
NETRALITAS :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MENGHILANGKAN TERJADINYA DISTORSI DLM
PERILAKU KONSUMSI/ PRODUKSI OLEH MASY. UTK ITU KJEBIJAKAN PJK TDK BOLEH
MENGUBAH KEBIJAKAN INVESTASI.
PRINSIP DSR SISTEM PERPJKAN (HECTOR S DE LEON ):
1.
KECUKUPAN PJK ( FISCAL ADEQUACY ):
SUMBER
PENGHASILAN SECARA KESELURUHAN HRS MEMADAI SBG SUMBER ANGGARAN NEG.
2.
KESAMAAN ATAU TEORI KEADILAN (EQUALITY
OR THEORITICAL JUSTICE ) :
SUATU
BEBAN PJK HRS PROPORSIONAL DG KEMAMPUAN YG DIMILIKI WP UTK MEMBAYAR PJK.
PRINSIP
INI AKAN MENCIPTAKAN KONDISI DIMN KEWAJIBAN SETIAP ORG TERHDP PEMENUHAN
ANGGARAN NEG. DIBAGI SECARA ADIL.
3.
KELAYAKAN ADM. (ADMINISTRATIVE
FEASIBILITY ) :
SETIAP PERAT. PJK HRS MAMPU MENCIPTAKAN ADM. YG MUDAH,ADIL & EFEKTIF.
HRS MUDAH DILAKSANAKAN OLEH WP
MAUPUN FISCUS,HRS MEMILIKI KESERASIAN ANTARA WKT PEMBAYARAN,TEMPAT,&CARA
PEMBAYARAN SERTA TDK MENGHAMBAT KEGIATAN USAHA.
PRINSIP
HUKUM PAJAK :
·
BERUSAHA MENCAPAI TUJUAN PEMAJAKAN
·
MENCAPAI TUJUAN SECARA PRAKTIS
DAYA PAKSA HUKUM PAJAK :
HK PJK BERISI
PERINTAH-PERINTAH& ATAU LARANGAN YG DIPERKUAT DG SANKSI-SANKSI YURIDIS KARENANYA
PELAKSANAANNYA DPT DIPAKSAKAN MELALUI PENGGUNAAN SARANA-SARANA KEKUASAAN NEG.
SISTEMATIKA
HUKUM PAJAK :
·
HK PJK MATERIL.
·
HK PJK FORMIL.
HUKUM
PAJAK MATERIL :
MEMUAT
NORMA-NORMA YG MENERANGKAN:
1. KEADAAN,PERBUATAN&PERISTIWA
HK YG HRS DIKENAKAN PJK;
2. SUBYEK
PJK & OBYEK PJK.
3. TIMBULNYA
PJK;
4. TARIF
(BESARNYA PJK );
5. HAPUSNYA
PJK; DAN
6. HUBUNGAN
ANTARA PEMRTH&WAJIB PJK.
HUKUM
PAJAK FORMAL :
MEMUAT PERAT.-PERAT.
TTG CARA MENJELMAKAN HK MATERIL MENJADI SUATU KENYATAAN.
HK PJK FORMAL
BERMAKSUD UTK MELINDUNGI WAJIB PJK MAUPUN FISCUS DLM PELAKSANAAN HK MATERIL.
HAL-HAL
YG DIGOLONGKAN DLM HK PJK FORMAL A.L.:
1. SPT;
2. SKP;
3. SURAT
TAGIHAN;
4. PEMBUKUAN;
5. SURAT
KEBERATAN/MINTA BANDING;
6. PEMBAYARAN/PENAGIHAN
PJK DGN SURAT PAKSA;
7. CARA
MENGHITUNG PJK;
8. SANKSI
ADMINISTRATIF;
9. KETENTUAN PIDANA;
10.PENYIDIKAN DLL.
HUKUM
PAJAK MERUPAKAN BGN DARI HK PUBLIK :
HK PUBLIK
MEMUAT CARA-CARA UTK MENGATUR PEMERINTAHAN ,MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PENGUASA
DGN WARGANYA YG MELIPUTI :
HTN,HK PIDANA,DAN
HK ADMINISTRATIF .HK PJK MERPKAN BGN DARI HK ADMINISTRATIF YG SDH MENJADI HK TERSENDIRI LEPAS DARI HK
ADMINISTRATIF.
PEMISAHAN HK
PJK DARI HK ADMINISTRATIF KRN HK PJK JUGA MEMPUNYAI TUGAS YG BERSIFAT LAIN DP
HK ADMINISTRATIF PD UMUMNYA DAN MEMPUNYAI TATIB & ISTILAH-ISTILAH TERSENDIRI DI
BIDANGNYA
HUBUNGAN
HK PAJAK DG HK PERDATA :
§
HK PJK MENCARI DASAR KEMUNGKINAN
PEMUNGUTANNYA ATAS
KEJADIAN,KEADAAN&PERBUATAN HK YG
BERGERAK DILINGKUNGAN PERDATA, SEPERTI: PENDAPATAN,KEKAYAAN,PERJANJIAN
PENYERAHAN PEMINDAHAN HAK KRN WARISAN DSB;
§
HK PERDATA MERPKAN LEX GENERALIS DR HK
PJK;
§
BANYAK
ISTILAH-ISTILAH HK PERDATA YG DIGUNAKAN DLM HK PJK
HUBUNGAN
HK PAJAK DG HK PIDANA:
PERBUATAN
PIDANA YG DILAKUKAN DLM HK PJK DPT
MENGGUNAKAN KETENTUAN KUHP KRN DLM BUKU I DARI KUHP (KECUALI DITENTUKAN
LAIN) JUGA BERLAKU UTK PERISTIWA PIDANA DILUAR KUHP (PASAL 103 KUHP)
SELAIN
MENGGUNAKAN KUHP HK PJK MENGATUR PULA SANKSI-SANKSI PIDANA DLM UU/
PERAT.-PERAT.NYA YG DISEBUT HK PIDANA FISKAL.
PENYIMPANGAN
PRINSIP UTAMA HK PIDANA UMUM DLM PER UU PAJAK
ANTARA LAIN :
1.
PENGAMPUNAN (PEMUTIHAN) PAJAK:
YAITU PEMAJAKAN ATAS SESUATU YG BATAL KRN HK DGN CARA MEMBUKA KESEMPATAN
DLM JANGKA WKT TERTENTU UTK MENDAFTARKAN HARTA BENDA WP (YG DIPEROLEH SECARA
MELANGGAR HK ) UTK DITETAPKAN SBG OBYEK PJK TANPA PENGUSUTAN PIDANA.
2.
FAKTA MATERIL :
DLM HK PIDANA TDK ADA TUNTUTAN APAPUN TERHDP ORANG YG SDH MENINGGAL .DLM HK
PJK MASIH BERKEMUNGKINAN MENGHRSKAN PIHAK AHLI WARIS MEMBAYAR DENDA/BIAYA
PENYITAAN ATAS DASAR HK PIDANA FISKAL.ARTINYA DLM HK PIDANA FISKAL DPT
DIJATUHKAN HKMAN YG TDK BERDSR ATAS KESALAHAN SI TERHKM SENDIRI.
3.
BADAN HUKUM :
HK PIDANA SASARANNYA HANYA ORG-ORG PRIBADI,HK PIDANA FISKAL DPT MENJATUHKAN
HKMAN PIDANA BERUPA DENDA TERHDP BDN HK.
PENGERTIAN
PAJAK:
PENGERTIAN PJK
TLH BANYAK DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA : P.J.A. ADRIANI
YG MENYATAKAN BAHWA :
“PJK ADLH
IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN) YG TERUTANG
OLEH YG WAJIB MEMBAYARNYA MENURUT PERAT.TANPA ADA PRESTASI KEMBALI,YG
LANGSUNG DPT DITUNJUK, YG GUNANYA UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN UMUM BERHUBUNG DGN TUGAS NEG. UTK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN”.
CIRI-CIRI
YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK :
1. PJK
DIPUNGUT BERDSRKAN /DGN KEKUATAN UU
SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA.
2. DLM
PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTRAPRESTASI INDIVIDUAL OLEH PEMRTH.
3. PJK
DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH.
4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN PEMRTH,YG
BILA MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK
MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT.
5. PJK
SELAIN BERFUNGSI BUDGETER,JUGAMENGATUR.
ASAS-ASAS
PEMUNGUTAN PAJAK :
ADAM SMITH (
1723-1790 ) MENGEMUKAKAN
ADANYA 4 ASAS
PEMUNGUTAN PAJAK SBB:
1. EQUALITY
( ASAS PERSAMAAN )PEMBGN TEKANAN PJK DIANTARA SUBYEK PJK HENDAKNYA DILAKUKAN
SEIMBANG DGN KEMAMPUANNYA,TDK BLH ADA DISKRIMINASI DIANTARA SESAMA WP,DLM
KEADAAN YG SAMA HRS DIKENAKAN PJK YG SAMA.
2. CERETAINTY
( ASAS KEPASTIAN ),PJK YG HRS DIBAYAR SESEORG, HRS TERANG DAN TDK MENGENAL KOMPROMIS YG PENTING DLM ASAS
INI ADLH
MENGENAI SUBYEK,OBYEK,BESARNYA PJK,DAN
WKT PEMBAYARANNYA.
3. CONVENIENCE
OF PAYMENT ,PJK SEHRSNYA DIPUNGUT PD WAKTU YG PALING MENYENANGKAN BAGI PARA
WAJIB PJK.
4. LOW
COST OF COLLECTION (ASAS EFISIENSI ), HENDAKNYA BIAYA PEMUNGUTAN PJK TDK BOLEH
LBH DARI HSL PJK YG AKAN DITERIMA.
TIMBULNYA
UTANG PAJAK :
1. AJARAN
MATERIAL;
2. AJARAN
FORMAL.
AJARAN
MATERIAL :
TIMBULNYA
UTANG PJK KRN ADANYA UU TANPA DIPERLUKAN ADANYA SUATU PERBUATAN MANUSIA (TDK PERLU
ADA SKP ) ASALKAN DIPENUHI SYARAT
( ADANYA SUATU
TATBESTAND ) YG TERDIRI DARI KEADAAN,PERBUATAN,DAN PERISTIWA TERTENTU.
KEADAAN
DAPAT BERUPA : PENGHSLAN,KEKAYAAN,KEPEMILIKAN BARANG DLL.
PERBUATAN
DPT BERUPA :
JUAL-BELI,MEMPRODUKSI
BARANG DLL.
PERISTIWA
BERUPA :
MENINGGALNYA PEWARIS,HARTA WARISAN YG BELUM
TERBAGI MENJADI SUBYEK PJK PENGHASILAN.
AJARAN
FORMAL :
UTANG PJK
TIMBUL STLH ADANYA SKP DARI FISCUS
( INSPEKSI PJK ) DGN DEMIKIAN ADANYA
TATBESTAND NAMUN BLM ADA SKP MAKA BELUM ADA UTANG PJK
FUNGSI
SKP :
·
DLM AJARAN MATERIAL :
1. MEMBERITAHUKAN
BESARNYA UTANG PJK
2. MENETAPKAN
BESARNYA UTANG PJK
·
DLM AJARAN FORMAL :
1.MENIMBULKAN
UTANG PJK;
2. MENETAPKAN
BESARNYA UTANG PJK,DAN
3.MEMBERITAHUKAN
BESARNYA UTANG PJK.
PIHAK
YG MENETAPKAN/MENGHITUNG UTANG PAJAK :
1.
OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM :
YG MENGHITUNG/MENETAPKAN UTANG PJK ADLH APARAT PJK MELALUI SKP. SISTEM INI
UMUMNYA BERKAITAN DG AJARAN FORMAL TIMBULNYA UTANG PJK;
2.
SELF ASSESSMENT SYSTEM :
UTANG PJK DIHITUNG / DITETAPKAN SENDIRI OLEH WP MELALUI SPT.SKP
HANYA DITERBITKAN APABILA ADA DATA YG MEMBUKTIKAN BHW PERHITUNGAN WP TDK
BENAR.SKP HANYA MERUPAKAN SARANA UTK MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF.
3.
WITH HOLDING ASSESSMENT SYSTEM :
MENUNJUK PHK KE 3 UTK MENGHITUNG, MEMOTONG & MENYETORKAN PJK SESEORG KEKAS NEG
SARANA
ADMINISTRASI PERPAJAKAN :
NPWP :
ADLH SARANA
ADM PERPJKAN YG DIGUNAKAN SBG TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.
FUNGSI
NPWP :
1. SBG
TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.
2. UTK
MENJAGA KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PJK/DLM PENGAWASAN ADM. PERPJKAN.
PENCANTUMAN
NPWP :
DITULISKAN DLM
SETIAP DOKUMEN PERPJKAN A.L. PD:
1. FORMULIR
PJK YG DIGUNAKAN WP
2. SURAT
MENYURAT DLM HUBUNGAN PERPJKAN;
3. DLM
HUBUNGAN DGN INSTANSI TERTENTU YG
MEWAJIBKAN MENGISI NPWP.
PENDAFTARAN
NPWP :
SEMUA WP BERDSRKAN SISTEM SELF ASSESSSMENT WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI PD KANTOR DIRJEN PJK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT
TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP UTK MENDPTKAN NPWP.
BAGI YG TDK
MENDAFTARKAN DIRI,BERDSRKAN DATA YG DIPEROLEH ATAU YG DIMILIKI DIRJEN PJK,ORG
PRIBADI ATAU BDN YG TLH MEMENUHI SYARAT UTK MEMPEROLEH NPWP DITERBITKAN NPWP SECARA JABATAN.
JANGKA
WAKTU PENDAFTARAN NPWP :
·
BAGI WP ORG PRIBADI & WP BDN YG
MENJLNKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PALING LAMBAT 1 BLN SETLH USAHA MULAI
DIJLNKAN.
·
W P ORG PRIBADI YG TDK MENJLNKAN SUATU
USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS APBL SAMPAI DGN 1 BLN MEMPEROLEH PENGHSLAN YG
JUMLAHNYA TLH MELBHI PTKP SETHN,PALING LAMBAT PD AKHIR BLN BERIKUTNYA.
SANKSI
:
BAGI MEREKA YG
DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN DIRI,ATAU MENYALAH GUNAKAN NPWP SEHINGGA MERUGIKAN
NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X
JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PENGHAPUSAN
NPWP :
1. W P
ORG PRIBADI MENINGGAL, DAN TDK MENINGGALKAN WARISAN;
2. WANITA
KAWIN TDK DGN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN;
3. WARISAN
YG TLH SELESAI DIBAGI;
4. WP BDN
YG TLH DIBUBARKAN SECARA RESMI BERDASARKAN PERAT. PER UU YG BERLAKU;
5. B.U.T.
YG KEHILANGAN STATUSNYA SBG B.U.T.;
6. WP ORG
PRIBADI SELAIN YG DIMAKSUD PD ANGKA 1 &
2 YG TDK MEMENUHI SYARAT LAGI SBG WP
FORMAT
NPWP :
NPWP TERDIRI
DARI 15 DIGIT, 9 DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE W P,6 DIGIT BERIKUTNYA MERUPAKAN
KODE ADM PERPJKAN.
CONTOH : XX. XXX.
XXX. X. XXX.
XXX.
NO.
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PJK (NPPKP ) :
SETIAP
PENGUSAHA BERDASARKA UU PPN DIKENAKAN PJK,WAJIB MELAPORKAN USAHANYA PD KANTOR
DIRJEN PJK UTK DIKUKUHKAN SBG PKP
FUNGSI
NPPKP :
1. UTK
MENGETAHUI IDENTITAS PKP YG SEBENARNYA;
2. UTK
PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN/PPn ATAS BARANG MEWAH;
3. UTK
PENGAWASAN ADM PERPJKAN.
NPPKP
SECARA JABATAN :
DITERBITKAN
APBL BERDASARKAN DATA YG DIPEROLEH/ DIMILIKI DIRJEN PJK, PENGUSAHA TLH MEMENUHI
SYARAT SBG PKP TETAPI TDK MELAPORKAN USAHANYA
KEWAJIBAN
MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN SBG PENGUSAHA KENA PJK PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH
SAAT USAHA DIMULAI.
SANKSI
:
BAGI MEREKA YG
DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN ATAU MENYALAH GUNAKAN TANPA HAK NPPKP, SEHINGGA
MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN & DENDA PALING
TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG ATAU KURANG DIBAYAR
FORMAT NPPKP : SAMA DGN NPWP
YAITU 15 DIGIT.
SPT (
SURAT PEMBERITAHUAN ) :
ADLH SURAT YG
OLEH WP DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PERHITUNGAN/PEMBAYARAN
PJK YG TERUTANG MENURUT PERAT. PER UU
PERPJKAN.
FUNGSI
SPT BAGI WP, PJK PENGHASILAN ( PPh ) :
1. SBG
SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH PJK YG
SEBENARNYA TERUTANG;
2. UTK
MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN SENDIRI & ATAU
MELALUI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK ORG PRIBADI ATAU BDN LAIN DLM SATU MASA
PJK YG DITENTUKAN PERAT.PER UU.
FUNGSI
SPT BAGI PKP :
1. SBG SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPER TANGGUNG JAWABKAN
PERHITUNGAN JUMLAH PPN/PPn BM YG SEBENARNYA TERUTANG;
2. UTK
MELAPORKAN PENGKREDITAN PJK MASUKAN TERHADAP PJK KELUARAN;
3. UTK
MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN OLEH PKP ATAU
MELALUI PIHAK LAIN DLM SATU MASA PJK YG DITENTUKAN OLEH PER UU PJK YG BERLAKU.
FUNGSI
SPT BAGI PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PJK :
SBG SARANA UTK
MELAPORKAN/MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PJK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT & DISETORKANNYA.
PROSEDUR
PENYELESAIAN SPT:
1. WP HRS
MENGAMBIL SENDIRI BLANGKO SPT PD KPP SETEMPAT DGN MENUNJUKKAN NPWP;
2. SPT
HRS DIISI DGN BENAR, JELAS/LENGKAP. SPT YG TDK BENAR AKAN DIKENAKAN SANKSI.
3. SPT
DIKEMBALIKAN DLM BATAS WKT YG DITENTUKAN DAN DIBERI TANDA TERIMA TERTGL….
BUKTI
YG HARUS DILAMPIRKAN PADA SPT :
·
UTK WP YG MENGADAKAN PEMBUKUAN :
LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA/LAPORAN RUGI LABA SERTA KETERANGAN LAIN YG
DIPERLUKAN UTK MENGHITUNG BESARNYA PjK.
·
UTK SPT MASA PPN MNIMUM MEMUAT JUMLAH
DASAR PENGENAAN PJK,JUMLAH PJK KELUARAN, JUMLAH PJK MASUKAN YG DPT DIKREDITKAN/
JUMLAH KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN PJK.
·
UTK WP YG MENGGUNAKAN NORMA
PERHITUNGAN, ADLH PERHITUNGAN JUMLAH PEREDARAN YG TERJADI DLM THN PJK YBS
PEMBETULAN
SPT :
DPT DILAKUKAN
OLEH WP ATAS KEMAUAN SENDIRI DGN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN TERTULIS DLM JANGKA WKT
2 THN SESDH SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK DGN SYARAT DIRJEN
PJK BLM MELAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN .
DLM HAL INI WP
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
2% SEBLN
ATAS JUMLAH PJK YG KURANG DIBAYAR, TERHITUNG SEJAK SAAT PENYAMPAIAN SPT
TERAKHIR S/D TGL PEMBAYARAN KARENA PEMBETULAN SPT TSB.
JENIS SPT :
1. SPT
MASA : DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN& ATAU
PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG DLM SUATU MASA PJK ATAU PADA SUATU SAAT.
2. SPT
TAHUNAN : DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG
TERUTANG DLM SUATU THN PJK.
SANKSI
TERLAMBAT/TDK MENYAMPAIKAN SPT :
1.
TERLAMBAT MENYAMPAIKAN DIKENAKAN
DENDA :
- UTK SPT MASA = RP 50.000,-
- UTK SPT TAHUNAN = RP 100.000,-
2.
TDK MENYAMPAIKAN ATAU MENYAMPAIKAN
TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP SEHINGGA MERUGIKAN NEGARA :
-
KARENA KEALPAAN =
DIPIDANA DGN KURUNGAN PALING LAMA SATU THN&ATAU DENDA PALING TINGGI 2 X
JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
-
KARENA KESENGAJAAN =
DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING TINGGI 4 X
JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
SKP (
SURAT KETETAPAN PAJAK ) :
DLM BHS BELANDA DISEBUT DGN AANSLAGBILJET,DLM BHS INGGRIS DISEBUT DGN NOTICE OF ASSESSMENT:
ADLH SUATU
KETETAPAN TERTULIS YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG YG MENIMBULKAN
HAK&KEWAJIBAN YG MEMUAT BESARNYA UTANG PJK JENIS TERTENTU DARI THN TERTENTU
YG TERUTANG OLEH YG NAMANYA TERCANTUM PADA SKP TSB.
FUNGSI
SKP :
DLM AJARAN
FORMAL :
1. MENIMBULKAN UTANG PJK;.
2. SBG
ALAT UTK MENENTUKAN/MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK KPD WP
3. KOHIR
(SEBAGAI CERMINAN SKP ) SBG PENGAWASAN BAGI WP DLM PEMBAYARAN PJK SERTA TEMPAT
MENCATAT TINDAKAN YG DIAMBIL TERHADAP WP
( PERINGATAN ,TEGURAN DLL )
SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR ( SKPKB ) :
ADLH
SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN BESARNYA
PJK YG TERUTANG, JUMLAH KREDIT PJK,JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK
PJK,BESARNYA SANKSI ADMINISTRATIF/JUMLAH YG MASIH HRS DIBAYAR.
SKPKB DITERBITKAN APABILA :
1.
DARI HSL PEMERIKSAAN, ADA KETERANGAN
LAIN YG TERNYATA JUMLAH PJK YG TERUTANG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
2.
SPT TDK DISAMPAIKAN PADA WKTNYA & SETELAH
DITEGUR SECARA TERTULIS TDK JUGA DISAMPAIKAN DLM WKT MENURUT SURAT TEGURAN.
3.
HASIL PEMERIKSAAN ,PPN&PPn BM
TERNYATA TDK HRS DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PJK ATAU TDK SEHRSNYA DIKENAKAN
TARIF 0%.
4.
KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
ATAU PENCATATAN TDK DIPENUHI SEHINGGA TDK DPT DIKETAHUI BESARNYA PJK TERUTANG.
SANKSI
ADMINISTRATIF DG DIKELUARKANNYA SKPKB :
·
JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD
ANGKA 1 DIATAS MAKA JUMLAH KEKURANGAN PD PJK TERUTANG DITAMBAH DENDA BERUPA BUNGA 2% SEBLN (MAKSIMUM 24 BLN),DIHITUNG
SEJAK TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN THN PJK ATAU THN PJK SAMPAI
DGN DITERBITKANNYA SKPKB.
·
JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD
ANGKA 2,3,& 4 MAKA DIKENAKAN
KENAIKAN SEBESAR : 50% DARI PPh YG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR DLM SATU THN
PJK. 100% DARI PPh YG TDK ATAU
KURANG DIPOTONG, TDK ATAU KURANG DIPUNGUT,TDK ATAU KURANG DISETOR,&
DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TETAPI TDK ATAU KURANG DISETORKAN. 100% DARI PPN & PPnBM YG TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN ( SKPKBT ) :
ADLH SURAT
KEPUTUSAN YG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PJK YG TELAH DITETAPKAN
SKPKBT
DITERBITKAN APABILA:
1.
BERDASARKAN DATA BARU & ATAU DATA
YG SEMULA BLM TERUNGKAP MENYEBABKAN PENAMBAHAN PJK YG TERUTANG DLM SKP SEBELUMNYA.
2.
DITEMUKAN LAGI DATA YG SEMULA BLM
TERUNGKAP PD SAAT PENERBITAN SKPKBT, DGN DEMIKIAN SKPKBT DPT DITERBITKAN LEBIH
DARI SATU KALI.
SANKSI
SKPKBT :
JUMLAH
KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITAMBAH DGN KENAIKAN SEBESAR 100% DARI
JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SURAT
KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR ( SKPLB ) :
ADLH SURAT
KEPUTUSAN YG MENENTUKAN JUMLAH KELBHAN PEMBAYARAN PJK KRN KREDIT PJK LBH BESAR
DP PJK TERUTANG ATAU TDK SEHRSNYA TERUTANG.
CARA
PENERBITAN SKPLB, PERHITUNGAN& RESTITUSI :
1.
WP MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJENPJK.
2.
KPP ATAS NAMA DIRJEN PJK MENERBITKAN
SKPLB DLM WKT SELAMBAT-LAMBATNYA 12 BLN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA.
3.
APBL PERMOHONAN TDK DITERBITKAN DLM
JANGKA WKT 12 BLN,WP MEMBERITAHU KPD DIRJEN PJK BAHWA PERMOHONANNYA DIANGGAP
DIKABULKAN.
4.
DLM WKT 1 BLN SEJAK SURAT
PEMBERITAHUAN DITERIMA, DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB & DIKIRIM KPD WP DG
TEMBUSAN KPD KPP YBS.
5.
KPP MENERBITKAN SURAT PERINTAH
RESTITUSI DLM WKT 1 BLN SETELAH MENERBITKAN SKPLB.
6.
APBL WP MEMPUNYAI UTANG PJK LAINNYA, KELEBIHAN
PEMBAYARAN PJK DIPERHITUNGKAN DULU UTK MELUNASI PJK YG TERUTANG.
7.
APBL RESTITUSI DILAKUKAN SETLH JANGKA WKT
1 BLN SEJAK SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PJK DITERBITKAN,DIBERI BUNGA 2%
SEBLN ATAS KETERLAMBATAN RESTITUSI TSB
SURAT
TAGIHAN PAJAK ( STP ) :
ADLH SURAT UTK
MELAKUKAN TAGIHAN PJK & ATAU SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA & ATAU DENDA.
STP
DIKELUARKAN APABILA :
1.
PPh DLM THN BERJLN TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
2.
DARI HSL PENELITIAN SPT, TERDPT
KEKURANGAN BAYAR AKIBAT SALAH TULIS &
SALAH HITUNG.
3.
WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA & ATAU BUNGA.
4.
PENGUSAHA YG DIKENAKAN PJK BERDASARKAN
UU PPN TETAPI TDK MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN SBG PKP.
5.
PENGUSAHA YG TDK DIKUKUHKAN SBG PKP
TETAPI TLH MEMBUAT FAKTUR PJK ATAU PENGUSAHA NYG DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TDK
MEMBUAT ATAU TDK MENGISI SELENGKAPNYA FAKTUR PJK.
SANKSI
ADMINISTRASI STP :
1. JUMLAH
KEKURANGAN PJK YG TERUTANG PD ANGKA 1 & 2 DIATAS DLM STP DITAMBAH SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA 2% SEBLN
(
MAKSIMUM 24 BLN ) DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BGN THN PJK ATAU THN
PJK SAMPAI DG DITERBITKANNYA STP.
2. TERHDP
PKP PD ANGKA 4 DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2% DARI DASAR PENGENAAN PJK.
KEKUATAN
HUKUM STP :
SAMA DG SKP
SEHINGGA DLM HAL PENAGIHANNYA DPT JUGA DILAKUKAN DGN SURAT PAKSA.
DALUWARSA
PENAGIHAN PAJAK :
PENAGIHAN PJK
TERMASUK BUNGA,DENDA,KENAIKAN & BIAYA PENAGIHAN DALUWARSA SETELAH
LAMPAU 10 THN SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK
ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN YHN PJK,ATAU THN PJK YBS.
UJIAN
MID SEMESTER
PEMERIKSAAN
:
ADLH
SERANGKAIAN KEGIATAN UTK MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOLA DATA & ATAU KETERANGAN LAINNYA UTK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPJKAN & UTK TUJUAN LAIN DLM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN
PERAT. PER UU PERPJKAN.
SASARAN PEMRIKSAAN ADLH UTK MENCARI ADANYA :
1.INTERPRETASI
UU YG TDK BENAR.
2.
KESALAHAN HITUNG
3.
PENGGELAPAN SECARA KHUSUS DARI PENGHASILAN
4. PEMOTONGAN / PENGURANGAN TDK
SESUNGGUHNYA, YG DILAKUKAN WP DLM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PERPJKANNYA
TUJUAN
PEMERIKSAAN :
A.
MENGUJI KEPATUHAN WP.
B.
MELAKSANAKAN KETENTUAN PER UU PJK.
PETUGAS
PEMERIKSA HRS DILENGKAPI DG SURAT PERIN -TAH PEMERIKASAAN YG HRS DIPERLIHATKAN
KPD WP.
KEWAJIBAN
WAJIB PJK YG DIPERIKSA :
1. MEMBERI KESEMPATAN MEMASUKI TEMPAT YG DI -PANDANG PERLU UTK KELANCARAN PEMERIKSAAN.
2. MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA
KEWAJIBAN MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
3. MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN SEMUA DOKUMEN YG BERKAITAN DGN PEMERIKSAAN
DIRJEN
PJK BERWENANG MENYEGEL TEMPAT TERTENTU BILA WP TDK MEMENUHI KEWAJIBANNYA.
SURAT
PAKSA :
.ADLH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PJK & BIAYA PENAGIHAN PJK YG DLM BAHASA HK
DISEBUT “PARATE EKSEKUSI “
( EKSEKUSI LANGSUNG ) YG BERARTI PENAGIHAN PJK SECARA PAKSA DPT DILAKUKAN TANPA
MELALUI PROSES PENGADILAN NEGERI DAN MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL /
KEDUDUKAN HK YG SAMA DGN PUTUSAN PENGADILAN YG TLH MEMPUNYAI KEKUATAN HK YG
TETAP.
PENAGIHAN
PAJAK :
ADLH
SERANGKAIAN TINDAKAN DARI APARATUR
DIRJEN PJK,BERHUBUNG WP TDK MELUNASI BAIK SEBGN / MAUPUN SELURUH
KEWAJIBAN PERPJKAN YG TERUTANG MENURUT UU PERPJKAN YG BERLAKU.
TINDAKAN
PENAGIHAN DILAKUKAN MELALUI 2 TAHAP :
1.PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF
2.PENAGIHAN YG BERSIFAT AKTIF.
PENAGIHAN
YG BERSIFAT PASSIF DILAKUKAN DGN :
1.MEMBERI PERINGATAN.
2.MEMBERI TEGURAN.
3.DISUSUL DGN ATURAN PENCICILAN ATAU TDK.
APABILA
CARA PASSIF TDK BERHSL BARULAH DILAKUKAN SECARA AKTIF DENGAN MENERBITKAN SURAT
PAKSA.
SURAT
PAKSA DITERBITKAN APABILA :
1. PENANGGUNG
PJK TDK MELUNASI UTANG PJK & KPDNYA DITERBITKAN SURAT TEGURAN ATAU SURAT
PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YG SEJENIS
2. TERHADAP
PENANGGUNG PJK TLH DILAKSANAKAN PENAGIHAN SEKETIKA / SEKALIGUS;ATAU
3. PENANGGUNG
PJK TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBGMN TERCANTUM DLM KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK.
SURAT PAKSA
PADA DASARNYA TDK DPT DIBANTAH/ DIMINTAKAN BANDING KRN SDH MEMPUNYAI KEKUATAN
HK YG PASTI KECUALI APBL KETEN TUAN FORMAL TDK DILAKSANAKAN SEBGMN MESTINYA SPT :
SURAT PAKSA
TDK DITANDA TANGANI OLEH YG BER-WENANG ATAU DILAKSANAKAN TANPA MELALUI PROSEDUR YG
DITEGASKAN DLM UU NO. 19 THN 2000.
DLM HAL
DEMIKIAN WP DPT MELAKUKAN BANTAHAN LEWAT PENGADILAN NEGERI DITEMPAT DOMISILI
WP.
PELAKSANAAN SURAT PAKSA HRS DIBERITAHUKAN SECARA RESMI
KEPADA WP OLEH JURU SITA.
SRT PAKSA BARU
DPT DILAKSANAKAN STLH LEWAT 2 X 24
JAM YAITU DGN MENYITA BARANG-BARANG WP
PENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUS DILAKUKAN APBL :
1.
PENANGGUNG PJK AKAN MENINGGALKAN
INDONE- SIA UTK SELAMA-LAMANYA ATAU BERNIAT UTK ITU.
2.
PENANGGUNG PJK MENGHENTIKAN ATAU
SECARA NYATA MENGECILKAN KEGIATAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKANNYA DI
INDONESIA ATAUPUN MEMINDAH TANGANKAN
BARANG YG DIMILIKINYA ATAU DIKUASAINYA.
3.
ADA TANDA-TANDA PENANGGUNG PJK AKAN
MEM -BUBARKAN BDN USHNYA ATAU BERNIAT UTK ITU.
4.
BDN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEG.
5.
TERJADI PENYITAAN ATAS BARANG PENANGGUNG
PJK OLEH PIHAK 3 ATAU TERDPT TANDA-TANDA
KEPAILITAN.
PENYITAAN
PERTAMA-TAMA DITUJUKAN DULU PD BARANG BERGERAK,TERMSK UANG TUNAI & SURAT
BERHARGA.APBL BARANG BERGERAK BLM CUKUP BARULAH BARANG TAK GERAK IKUT DISITA .
BARANG
BERGERAK YG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN :
1.
PAKAIAN &TEMPAT TIDUR BESERTA PERLENG -KAPANNYA YG DIGUNAKAN OLEH
PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI TANGGUNGANNYA.
2.
PERSEDIAAN MAKANAN &MINUMAN UTK
KEPERLUAN 1 BLN BESERTA PERALATAN MEMASAK YG BERADA DIRUMAH.
3.
PERLENGKAPAN PENANGGUNG PJK YG
BERSIFAT DINAS YG DIPEROLEH DARI NEG.
4.
BUKU-BUKU YG BERTALIAN DG JABATAN ATAU PEKERJAAN PENANGGUNG PJK &
ALAT-ALAT YG DIPERGUNAKAN UTK PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN&KEILMUAN.
5.
PERALATAN DLM KEADAAN JLN YG MASIH
DIGUNA -KAN UTK MELAKSANAKAN PEKERJAAN ATAU USAHA SEHARI-HARI DGN JUMLAH
SELURUHNYA TDK LEBIH DARI RP 20.000.000,-
6.
PERALATAN PENYANDANG CACAT YG
DIGUNAKAN OLEH PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI TANGGUNGANNYA.
PELAKSANAAN
PENYITAAN :
1. KPD WP
DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENYITAAN.
2. PENGELUARAN
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN.
3. DLM
MELAKSANAKAN SITA HRS BERSAMA-SAMA DGN 2
ORANG SAKSI YG MEMENUHI SYARAT :
Ø
WNI
Ø
BERUSIA MINIMAL 21 THN
Ø
DIKENAL OLEH JURU SITA
Ø
DPT DIPERCAYA
4. MEMBUAT
BERITA ACARA SITA YG JUGA DITANDA TANGANI OL EH PARA SAKSI
5. SALINAN
BERITA ACARA SITA DISAMPAIKAN KPD :
Ø
WAJIB PJK.
Ø
POLISI UTK BARANG BERGERAK YG
KEPEMILIKANNYA SDH TERDAFTAR.
Ø
PEMDA&PENGADILAN NEGERI SETEMPAT
UTK TANAH YG KEPEMILIKANNYA BLM TERDAFTAR.
Ø
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT UTK KAPAL
6. MENGUMUMKAN
BERITA ACARA SITA DGN MENDAFTARKANNYA DIKANTOR
PEJABAT YG BERWENANG UTK ITU.
DGN PENGUMUMAN INI BERITA ACARA SITA MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT YG BERLAKU
BAGI SEMUA PIHAK.
HAK
WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MENANYAKAN
TANDA BUKTI PENGENAL JURU SITA.
2. MENELITI
SRT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN& MENCOCOKKAN JUMLAH UTANG PJKNYA.
3. MENERIMA
SALINAN SURAT PERINTAH MELAKSANA-KAN PENYITAAN BESERTA BERITA ACARA PENYITAAN
SETLH DI T.TANGANI OLEH JURU SITA,SAKSI&WP.
4. MENGAJUKAN
SANGGAHAN KPD PENGADILAN NEGERI SETEMPAT APBL DLM PELAKSANAAN PENYITAAN TSB
DIRAGUKAN ADA BARANG YG BUKAN MILIKNYA IKUT DISITA.
KEWAJIBAN
WP DLM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MEMBERIKAN
KETERANGAN YG JELAS / LENGKAP MENGENAI KEADAAN BARANG SITAAN.
2. MEMBERIKAN
BUKTI PEMILIKAN BARANG SITAAN.
3. MENYIMPAN/MENJAGA
BARANG SITAAN SAMPAI SAAT PELELANGAN.
4. TDK
MEMINDAH TANGANKAN BARANG SITAAN .
5.MENANDA TANGANI BERITA ACARA SITA BAIK
SELAKU WAJIB PJK MAUPUN SELAKU PENYIMPANG BARANG.
HAK MEN DAHULU ( HAK PREFEREN ) UTANG
PAJAK :
TAGIHAN PJK
MEMPUNYAI HAK MENDAHULU MELEBIHI SEGALA HAK MENDAHULU TERHADAP
KREDITUR-KREDITUR LAINNYA KECUALI TERHADAP :
Ø
BIAYA-BIAYA PERKARA KARENA
PENGHUKUMAN.
Ø
BIAYA UTK MENYELAMATKAN BARANG.
Ø
BIAYA-BIAYA
PELELANGAN&PENYELESAIAN WARISAN.
Ø
HAK
TAGIHAN SEORANG KOMISIONER
HAK MENDAHULU
HILANG SETELAH LAMPAU 2 THN SEJAK
TANGGAL DITERBITKAN STP/SKP/SKPT.
SANGGAHAN (VERZET ):
SANGGAHAN TDK
DPT DITUJUKAN TERHDP SAHNYA ATAU KEBENARANNYA SUATU KETETAPAN PAJAK.
SANGGAHAN
HANYA DPT DILAKUKAN WP APBL :
Ø
JURU SITA BLM DISUMPAH PD WKT
MELAKUKAN TUGAS.
Ø
PENYITAAN TANPA DIHADIRI OLEH 2 ORG
SAKSI.
Ø
TDK DIBUAT BERITA ACARA SITA OLEH JURU
SITA.
Ø
JURU SITA MELANGGAR JADWAL WKT
PENAGIHAN.
SANGGAHAN
JUGA DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK 3 :
Ø
APBL BARANGNYA TLH DISITA OLEH JURU
SITA.
Ø
BARANG DAGANGAN YG DITITIPKAN KPD WP
( BARANG KONSINYASI )TELAH DISITA JURU SITA.
Ø
BARANG-BARANG YG DIKREDITKAN KPD WP DISITA OLEH JURU SITA
DGN ADANYA
SANGGAHAN ,MAKA PELAKSANAAN PENYITAAN DITUNDA SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN HAKIM
YG MENGADILI PERKARA SANGGAHAN TSB.
ANGSURAN
& PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK :
DIAJUKAN
SEBELUM SAAT JATUH TEMPO DARI STP/SKP/SKPT.
SETELAH
JATUH TEMPO HANYA DPT DIAJUKAN APBL :
Ø
WP DPT MEMBUKTIKAN BHW STP/SKP/SKPT
DITERIMA SESDH TGL JATUH TEMPO.
Ø
WP DLM KEADAAN SAKIT KERAS,DITAHAN
POLISI,BERADA DI LUAR NEGERI DSB.
ALASAN
PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK
:
Ø
WP MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS.
Ø
WP MENGALAMI KEADAAN DILUAR
KEKUASAANNYA SPT : REKENING BANK DIBLOKIR,BENC.ALAM DSB.
PELELANGAN
BARANG SITAAN WAJIB PAJAK :
DLM JANGKA WAKTU 14 HARI STLH PENYITAAN WP TDK
MELUNASI UTANG PJKNYA MAKA DIADAKAN PENGUMUMAN LELANG. LELANG BARU BISA
DILAKSANAKAN 14 HARI SETLH PENGUMUMAN.
HAK
WAJIB PAJAK APABILA BARANGNYA DILELANG :
1. MENERIMA
PEMBERITAHUAN TTG AKAN DILAKUKANNYA LELANG.
2. IKUT
MENYAKSIKAN PELAKSANAAN LELANG.
3. MENENTUKAN
URUTAN BARANG YG DILELANG.
4. MENERIMA
KEMBALI KELEBIHAN HASIL LELANG & BARANG YG TDK JADI DILELANG.
BARANG
SITAAN YG DIKECUALIKAN DARI PELELANGAN :
1. UANG
TUNAI.
2. DEPOSITO
BERJANGKA,TABUNGAN,SALDO REKENING KORAN,GIRO ATAU BENTUK LAINNYA YG
DIPERSAMAKAN DGN ITU.
3. OBLIGASI.
4. SAHAM.
5. PIUTANG.
6. PENYERTAAN
MODAL;DAN
7. SURAT
BERHARGA LAINNYA.
PENCEGAHAN :
ADLH LARANGAN
SEMENTARA TERHDP PENANGGUNG PJK TERTENTU UTK KELUAR DARI WILAYAH R I BERDASARKAN ALASAN TERTENTU SESUAI PERAT.
PER UU. PENCEGAHAN HANYA DILAKUKAN TERHADAP PENANGGUNG PJK YG UTANGNYA MINIMAL
RP 100.000.000;- DAN DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA
UTK MELUNASI
UTANG PJKNYA.
KEPUTUSAN
PENCEGAHAN DITERBITKAN OLEH MENKEU ATAS PERMINTAAN PEJABAT YBS.PALING LAMA 6
BLN&DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.
PENYANDERAAN
:
ADLH
PENGEKANGAN SEMENTARA WKT KEBEBASAN WP DG MENEMPATKANNYA DITEMPAT TERTENTU.
SAAT
PENYANDERAAN :
BARU DPT
DILAKUKAN SETELAH LEWAT 14 HARI TER -HITUNG SEJAK TGL SURAT PAKSA DIBERIKAN KPD
WP
SYARAT
PENYANDERAAN:
1. TELAH
MEMPEROLEH IJIN TERTULIS DARI MENKEU UTK PJK PUSAT & GUBERNUR UTK PJK
DAERAH.
2. WP
MEMPUNYAI UTANG PJK MINIMAL
RP
100.000.000,-
3. DIRAGUKAN
ITIKAD BAIKNYA DLM MELUNASI UTANG PJKNYA.
JANGKA
WAKTU PENYANDERAAN :
PALING LAMA 6
BLN TERHITUNG SEJAK WP DITEMPATKAN DLM TEMPAT PENYANDERAAN & DPT
DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.
HAK-HAK
WAJIB PAJAK DALAM PENYANDERAAN :
1. MELAKUKAN
IBADAH.
2. MEMPEROLEH
PELAYANAN KESEHATAN YG LAYAK SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
3. MENDPT
MAKANAN YG LAYAK TERMASUK KIRIMAN DARI KELUARGA.
4. MENYAMPAIKAN
KELUHAN TTG PERLAKUAN PETUGAS .
5. MEMPEROLEH BAHAN BACAAN
& INFORMASI LAINNYA ATAS BIAYA WP YG DISANDERA.
6. MENERIMA
KUNJUNGAN DARI :
-
KELUARGA&SAHABAT.
-
DOKTER PRIBADI ATAS BIAYA SENDIRI.
-
ROHANIWAN.
WP YG
DISANDERA DPT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYANDERAAN KPD
PENGADILAN NEGERI.
DLM HAL
GUGATAN WP DIKABULKAN PUTUSAN YG TLH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP WP DPT
MENGAJUKAN PERMOHONAN REHABILITASI ATAS NAMA BAIK DAN GANTI RUGI.
REHABILITASI
NAMA BAIK :
DILAKSANAKAN
DLM BTK SATU KALI PENGUMUMAN PADA HARIAN BERSKALA NASIONAL PALING LAMBAT 30
HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.
GANTI
RUGI :
SEBESAR RP 100.000,-SETIAP HARI SELAMA MASA
PENYANDERAAN YG TLH DIJALANI.
GANTI RUGI
DIBERIKAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.
SANKSI
PERPAJAKAN :
DLM HK PJK
DIKENAL 2 MACAM SANKSI YAITU :
1. SANKSI
ADMINISTRASI.
2. SANKSI
PIDANA.
SANKSI
ADMINISTRATIF:
DITETAPKAN
OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA UANG KPD
NEG. DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU KENAIKAN.
SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERDIRI DARI :
A. BUNGA
PEMBAYARAN :
ADLH
BUNGA KRN MELAKUKAN PEMBAYARAN PJK TDK PD WKTNYA & PEMBAYARAN PJK TSB
DILAKUKAN SENDIRI TANPA TANPA DIKELUARKAN SURAT TAGIHAN BERUPA STP,SKP,SKPT.YG
MELIPUTI A.L.:
Ø
BUNGA KARENA PEMBETULAN SPT.
Ø
BUNGA KARENA ANGSURAN /PENUNDAAN
PEMBAYARAN.
Ø
BUNGA KARENA TERLAMBAT MEMBAYAR.
Ø
BUNGA KARENA ADA SELISIH ANTARA PJK YG
SEBENARNYA/PJK SEMENTARA
B. BUNGA
PENAGIHAN :
ADLH
BUNGA KARENA PEMBAYARAN PJK DITAGIH DGN SURAT TAGIHAN BERUPA STP,SKP/SKPT.
C. BUNGA
KETETAPAN :
ADLH BUNGA YG
DIMASUKKAN DLM SKP SBG TAMBAHAN POKOK PJK. SANKSI ADMINISTRATIF:
DITETAPKAN
OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA UANG KPD
NEGARA DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU KENAIKAN.
SANKSI
ADMINISTRASI DLM UU NO. 16 THN 2000 DPT DILHT A.L. PD:
PASAL
7 :
APBL SPT TDK
DISAMPAIKAN DLM JANGKA WKT YG TLH DITETAPKAN DIKENAKAN SANKSI ADM. BERUPA DENDA
RP 50.000.- UTK SPM & RP 100.000,-UTK
SPT TAHUNAN.
PASAL
14 AYAT (3) :
TERHADAP
KEKURANGAN PJK YG DITAGIH DGN STP DIKENAKAN SANKSI BERUPA BUNGA 2% SEBLN UTK
PALING LAMA 24 BLN.
PASAL
15 AYAT (2) :
JUMLAH
KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITRAMBAH DGN SANKSI ADM. BERUPA KENAIKAN
100 % DARI
JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SANKSI
PIDANA :
DIJATUHKAN
OLEH HAKIM PIDANA KPD WP AGAR NORMA
PERPJKAN DITAATI/DIPATUHI.SANKSI PIDANA
DPT BERUPA DENDA PIDANA ,PIDANA KURUNGAN
ATAU PIDANA PENJARA TERGANTUNG BERATNYA RINGANNYA PERISTIWA YG DIKENAKAN HUKUMAN:
Ø
DENDA PIDANA :
DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN MAUPUN KEJAHATAN.
APBL DENDA PIDANA TDK DILUNASI MAKA YBS HRS MENJALANI HUKUMAN KURUNGAN.
Ø
PIDANA KURUNGAN :
HANYA DIANCAMKAN KPD TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN YG DILAKUKAN DGN
TDK SENGAJA KARENA KEALPAAN.
Ø
PIDANA PENJARA :
MERUPAKAN HUKUMAN PERAMPASAN BDN SESEORG, JENIS
PIDANA INI MERUPAKAN KEJAHATAN.
KETENTUAN
PIDANA DALAM UU NO.16 THN 2000 DPT DILHT PD :
PASAL
38 :
SETIAP ORANG
KARENA KEALPAANNYA :
a. TDK
MENYAMPAIKAN SPT ATAU;
b. MENYAMPAIKAN
SPT TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YG
ISINYA TDK BENAR,SEHINGGA DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA
DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN&DENDA PALING TINGGI 2 X JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
PASAL
39 AYAT (1) :
SETIAP ORANG
YG DGN SENGAJA :
a. TDK
MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAH GUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP ATAU
PPKP.
b. TDK
MENYAMPAIKAN SPT.
c. MENYAMPAIKAN
SPT ATAU KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP.
d. MENOLAK
UTK DILAKUKAN PEMERIKSAAN.
e. MEMPERLIHATKAN
PEMBUKUAN,PENCATATAN ATAU DOKUMEN LAIN YG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH
BENAR.
f. TDK
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,TDK MEMPERLHTKAN ATAU TDK
MEMINJAMKAN BUKU,CATATAN ATAU DOKUMEN LAINNYA.
g. TDK
MENYETORKAN PJK YG TLH DIPOTONG/DIPUNGUT SEHINGGA DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA
PENDAPATAN NEG. DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING
TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PASAL
39 AYAT (2) :
PIDANA PD AYAT (1) DIATAS DILIPAT GANDAKAN 2 X APBL SESEORG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA
PERPJKAN SEBLM LEWAT 1 THN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA
YG DIJATUHKAN.
PASAL
39 AYAT (3) :
SETIAP ORG YG
MELAKUKAN PERCOBAAN UTK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENYALAH GUNAAN NPWP ATAU PPKP ATAU SPT UTK MENGAJUKAN RESTITUSI ATAU
KOMPENSASI PJK DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING
TINGGI 4 X JUMLAH RESTITUSI ATAU KOMPENSASI YG DIMINTA/DILAKUKAN OLEH WP.
PASAL 41 AYAT (1):
PEJABAT KARENA
KEALPAANNYA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN
PALING LAMA 1 THN & DENDA PALING BANYAK
4 JUTA RUPIAH.
AYAT
(2) :
PEJABAT YG DGN
SENGAJA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN -NYA ATAU SESEORG YG MENYEBABKAN TDK DIPENUHI -NYA
KEWAJIBAN PEJABAT, DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING BANYAK
10 JUTA RUPIAH.
KETENTUAN
PASAL 41 MERUPAKAN DELIK ADUAN.
PASAL
41 A :
SETIAP ORG YG
WAJIB MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YG DIMINTA ,TETAPI DGN SENGAJA TDK MEMBERI
KETERANGAN/BUKTI ATAU MEMBRI KETERANGAN/BUKTI TETAPI TDK BENAR DIPIDANA DGN
PENJARA PALING LAMA 1 TH & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH
PASAL
41 B :
SETIAP ORG DGN
SENGAJA MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPJKAN DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 3 THN
& DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH.
UTK MENENTUKAN
ADANYA TINDAK PIDANA PERPJKAN PEJABAT PJK DIBERI WEWENANG UTK MENGADAKAN
PENYIDIKAN SEBGMN DIATUR DLM PS 29 KUP/2000.
WAJIB
PAJAK YG DIPERIKSA WAJIB :
Ø
MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN BUKU/CATATAN,
DOKUMEN YG BERHUBUNGAN DG PENGHASILAN YG DIPEROLEH;
Ø
MEMBERI KESEMPATAN UTK MEMASUKI TEMPAT
ATAU RUANG YG DIPANDANG PERLU & MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN
PEMERIKSAAN;
Ø
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG
ADANYA KEWAJIBAN MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN
PERADILAN
DALAM HUKM PAJAK :
UTK MEWUJUDKAN
KEADILAN DLM HK PJK DIBENTUK PERADILAN PJK MELALUI UU NO. 14 TH 2002 TTG
PENGADILAN PJK.
TDK SEMUA
SENGKETA PJK DPT LANGSUNG DIAJUKAN KPD PENGADILAN PJK.ADA SENGKETA PJK YG HRS
MELALUI UPAYA KEBERATAN DULU SEBLM DIAJUKAN KEPENGADILAN PJK.
DLM PS
25 UU NO. 16 TH 2000 TTG KUP DISEBUTKAN :
(1) WP DPT
MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KPD DIRJEN PJK ATAS SUATU :
a. SKPKB
b. SKPKBT
c. SKPLB
d. SKP
NIHIL
e. PEMOTONGAN
ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KE 3 BERDSRKAN KETENTUAN PERAT. PER UU PERPJKAN.
KEBERATAN
DIAJUKAN SECARA TERTULIS DLM BHS INDONESIA DG MENGEMUKAKAN JUMLAH PJK YG
TERUTANG ATAU YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN
WP DISERTAI DG ALASAN YG JELAS.
KEBERATAN HRS
DIAJUKAN DLM WKT 3 BLN SEJAK TGL SRT,TGL PEMOTONGAN ATAU PEMOTONGAN SBGMN
DIMAKSUD PD AYAT (1) KECUALI APBL WP DPT MENUNJUKKAN BHW JANGKA WKT ITU TDK DPT
DIPENUHI KRN KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA.
KEBERATAN YG
TDK MEMENUHI PERSYARATAN TDK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
APBL DIMINTA
OLEH WP UTK KEPERLUAN PENGAJUAN KEBERATAN ,DIRJEN PJK WAJIB MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YG MENJADI DASAR PENGENAAN PJK,PERHITUNGAN
RUGI, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK.
PENGAJUAN
KEBERATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK.
DIRJEN PJK DLM
JANGKA WKT PALING LAMA 12 BLN SEJAK TGL SRT KEBERATAN DITERIMA ,HRS MEMBERI
KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YG DIAJUKAN.
PENGAJUAN
BANDING :
APBL KEPUTUSAN
KEBERATAN YG DIKELUARKAN DIRJEN PJK TDK DPT DITERIMA WP MK IA DPT MENGAJUKAN
BANDING KPD BDN PERADILAN PJK DLM JANGKA
WKT 3 BLN SEJAK KEPUTUSAN DITERIMA DILAMPIRI SALINAN SRT KEPUTUSAN KEBERATAN.
BANDING HANYA DPT DIAJUKAN APBL JUMLAH YG
TERUTANG TLH DIBAYAR SEBESAR 50 %
PENGAJUAN GUGATAN:
TERHADAP
PELAKSANAAN GUGATAN, ADLH 14 HARI SEJAK TGL PELAKSANAAN PENAGIHAN.UTK GUGATAN
SELAIN PELAKSANAAN PENAGIHAN ADLH 30 HARI SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YG
DIGUGAT.KECUALI ADA KEADAAN LUAR BIASA DILUAR KEKUASAAN PENGGUGAT, YG DPT
DIPERPANJANG 14 HARI TERHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA KEADAAN LUAR BIASA.
GUGATAN TDK
MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK ,NAMUN PENGGUGAT DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN
AGAR TINDAK LANJUT PENAGIHAN PJK DITUNDA SELAMA PEMERIKSAAN SENGKETA ,SAMPAI
ADA PUTUSAN PENGADILAN PJK.
PUTUSAN
PENGADILAN PJK MERUPAKAN PUTUSAN AKHIR DAN MEMPUNYAI KEKUATA HUKUM TETAP.
PUTUSAN
PENGADILAN PJK HRS DIUCAPKAN DLM SIDANG TERBUKA UTK UMUM DAN HRS MEMUAT :
Ø
KEPALA PUTUSAN YG BERBUNYI”DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA”
Ø
NAMA ,TEMPAT TINGGAL ATAU KEDIAMAN, DAN/ATAU
IDENTITAS LAINNYA DARI PEMOHON BANDING ATAU PENGGUGAT
Ø
NAMA JABATAN & ALAMAT TERBANDING
ATAU TERGUGAT.
Ø
HARI,TGL DITERIMANYA BANDING ATAU
GUGATAN.
Ø
RINGKASAN BANDING ATAU GUGATAN,RINGKASAN SRT URAIAN BANDING ATAU
SRT TANGGAPAN,ATAU SRT BANTAHAN YG JELAS.
Ø
PERTMBANGAN & PENILAIAN SETIAP
BUKTI YG DIAJUKAN & HAL YG TERJADI
DLM PERSIDANGAN SELAMA SENGKETA ITU DIPERIKSA.
Ø
POKOK SENGKETA.
Ø
ALASAN HK YG MENJADI DSR PUTUSAN.
Ø
AMAR PUTUSAN TTG SENGKETA.DAN
Ø
HARI,TGL PUTUSAN,NAMA HAKIM YG
MEMUTUS, NAMA PANITERA & KETERANGAN TTG HADIR ATAU TDKNYA PARA PIHAK.
PUTUSAN
PENGADILAN PJK LANGSUNG DPT DILAKSANAKAN DG TDK MEMERLUKAN LAGI KEPUTUSAN
PEJABAT YG BERWENANG KECUALI PERAT. PER UU MENGATUR LAIN.
PUTUSAN
PENGADILAN PJK HRS DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG DLM JANGKA WKT 30
HARI TERHITUNG SEJAK TGL DITERIMA
PUTUSAN.
PENINJAUAN KEMBALI:
PIHAK-PIHAK YG
BERSENGKETA DPT MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
ATAS PUTUSAN PENGADILAN PJK KPD M.A.
PERMOHONAN
PENINJAUA N KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN 1 X KPD MA. MELALUI PENGADILAN PJK.
PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN BERDASARKAN ALASAN-ALASAN
SBB :
Ø
APBL PUTUSAN PENGADILAN PJK DIDSRKAN
PD SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YG DIKETAHUI SETLH
PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDSRKAN PD BUKTI-BUKTI YG KEMUDIAN OLEH HAKIM PIDANA DINYASTAKAN PALSU.
Ø
APBL TERDPT BUKTI TERTULIS BARU YG
PENTING DAN BERSIFAT MENENTUKAN,YG APBL
DIKETAHUI PD TAHAP PERSIDANGAN AKAN MENGHASILKAN PUTUSAN YG BERBEDA.
Ø
APBL TLH DIKABULKAN SESUATU HAL YG TDK
DITUNTUT ATAU LBH DP YG DITUNTUT.
Ø
APBL MRNGENAI SUATU BGN DARI TUNTUTAN
BLM DIPUTUS TANPA DIPERTMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA;ATAU
Ø
APBL TERDPT SUATU PUTUSAN YG TDK
SESUAI DG KETENTUAN PERAT. PER UU YG BERLAKU.
Terimakasih postingannya pak,sangat membantu
ReplyDeleteTerimakasih postingannya pak,sangat membantu
ReplyDeletetrima ksih postingan ini membatu tugasku sekali,. kunjungi http://law.uii.ac.id/berita-hukum/tambah-baru/kebijakan-kriminalisasi-di-bidang-keuangan.html
ReplyDeletepak Jony saya butuh materi ttg pajak daerah juga pengupasan mengenai kohir dan aspek hukum kohir dalam pajak daerak
ReplyDeletetrima kasih pak, sangat bermanfaat
ReplyDelete